Surat Keterangan Domisili – Dasar Hukum dan Tujuannya

Jul 24, 2019 |

Surat Keterangan Domisili

Certificate of Residence (SKD) – dasar dan tujuan hukum
Diposting oleh Deddy Sabtu, 10 Februari, 2018 Tambahkan komentar
Berdasarkan UU No. 24 tahun 2013 tentang Amandemen UU No. 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, tidak ada ketentuan tentang Sertifikat Tempat Tinggal (SKD).

Surat keterangan domisili

Sertifikat tempat tinggal (SKD)
Sertifikat tempat tinggal (SKD)
Gambar: Orthax org
Istilah yang dikenal dalam Undang-Undang Administrasi Kependudukan adalah sertifikat penghapusan. Namun, makna dan kegunaan Certificate of Domicile (SKD) terkandung dalam referensi lain.

Pemukiman kembali penduduk di wilayah negara kesatuan Republik Indonesia harus dilaporkan kepada badan pelaksana di wilayah asal untuk mendapatkan sertifikat pemindahan. (Pasal 15 (1) Adminduk Act)

Langkah tersebut adalah tempat tinggal residen di alamat baru untuk jangka waktu lebih dari satu tahun atau berdasarkan pada kebutuhan orang yang bersangkutan untuk jangka waktu kurang dari satu tahun. (Pasal 15 (2) Adminduk Act)

Karena sertifikat penghapusan ini, subjek data diharuskan untuk melaporkan ke lembaga pelaksana di daerah tujuan untuk masalah sertifikat penghapusan. (Pasal 15 (3) UU Adminduk)

Certificate Come Moving ini digunakan sebagai dasar untuk melakukan perubahan atau meminta penerbitan Kartu Identitas Keluarga (KK) dan Kartu Identitas (KTP) untuk populasi yang terkena dampak (Pasal 15 (4) Adminduk Act).

Menurut buku karya Henry S. Siswosoediro, hal. 155, sertifikat domisili berfungsi untuk menjelaskan domisili dan alamat badan usaha.

Surat keterangan domisili (SKD) sangat penting karena ini adalah lisensi seperti SIUP (Izin Usaha Perdagangan), NPWP (Nomor Pokok Wajib Pajak), TDP (Pendaftaran Perusahaan) atau berbagai persetujuan lainnya (Henry S. Siswosoediro) p. 155)

Para pihak dan lembaga yang berhak mengeluarkan Surat Keterangan Domisiliaris (SKD) adalah pejabat desa atau kecamatan. Layanan ini satu hari kerja, yang artinya dapat dilakukan di Kelurahan atau di kabupaten.

Manajemen sertifikat rumah (SKD) umumnya mensyaratkan persyaratan administrasi berikut:

Foto kopi kartu identitas orang yang bersangkutan atau kartu identitas pemilik / pendiri unit bisnis
Salinan kartu keluarga
Surat pengantar atau pernyataan dari RT / RW

Badan pengelola dokumen dikeluarkan oleh kantor desa atau kepala desa. Pengaturan dapat dilakukan langsung di kantor desa atau pengelola desa atau melalui ketua RT di gedung tempat tinggal warga. (Henry S. Siswosoediro hal. 155)

Namun, karena kurangnya undang-undang khusus yang mengatur Surat Keterangan Domisili (SKD), setiap daerah di Indonesia kadang-kadang memiliki peraturan daerah sendiri yang mengatur sertifikat domisili ini.

Salah satu contohnya adalah Jakarta, sehubungan dengan “Sertifikat Tempat Tinggal (SKDTT)”, yang dapat dilihat di Badan Layanan Terpadu Satu Pintu (BPTSP) DKI Jakarta di Jakarta. Situs web menyatakan bahwa persyaratan untuk izin tinggal adalah sebagai berikut:

Peraturan Gubernur No. 93 tahun 2012 tentang Prosedur dan Persyaratan Pendaftaran Pendidikan dan Pencatatan Sipil di DKI Jakarta.

Sertifikat Perjanjian Keluarga Non-Perpanjangan (SKSKPNP) dan
Sertifikat Tempat Tinggal Sementara (SKDS)

Pasal 17

1. Penduduk non-residen harus melaporkan komposisi keluarga mereka ke suku layanan melalui kabupaten sehingga mereka dapat mengeluarkan SKSKPNP dan SKDS selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah kedatangan mereka.

2. Pameran SKSKPNP dan SKDS terdiri dari:
Sebuah. Menerbitkan SKSKPNP dan SKDS baru;
b. Output dari SKSKPNP dan SKDS karena perubahan data; dan
c. Masalah SKSKPNP dan SKDS karena kehilangan atau kerusakan.

3. Penerbitan SKSKPNP dan SKDS sesuai dengan ayat (2) didasarkan pada pelaporan.

4. SKSKPNP sesuai dengan ayat 2 terdiri dari 3 (tiga) salinan, masing-masing untuk:
Sebuah. Kepala keluarga (kembar pertama);
b. Distrik (daun kedua); dan
c. Kelurahan (daun ketiga).

5. SKSKPNP dan SKDS ditandatangani oleh kepala bagian distrik atas nama kepala biro layanan.

6. Penerbitan SKSKPNP dan SKDS sebagaimana dimaksud pada ayat 1 harus diselesaikan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah diterimanya dokumen persyaratan yang lengkap.

Posted in: Umum

Comments are closed.